22, Mon Apr 2019

DAMPAK PROGRAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH “X” TERHADAP TARAF HIDUP NASABAH PRA SEJAHTERA

IMG 1291 : DAMPAK PROGRAM PEMBIAYAAN  BANK SYARIAH “X”  TERHADAP TARAF HIDUP NASABAH PRA SEJAHTERA

DAMPAK PROGRAM PEMBIAYAAN  BANK SYARIAH “X” 

TERHADAP TARAF HIDUP NASABAH PRA SEJAHTERA

 

Syafrini Nasution

 

Program Studi Manajemen Bisnis dan Keuangan Islam, Paramadina Graduate School of Business , Universitas Paramadina, Jakarta.

 

 

ABSTRACT

Paramadina Graduate School Islamic Business and Finance, 2014

 

Syafrini Nasution/212111012

The Impact of Financing Program from Islamic Bank "X" Toward The Living Standards of Poor Customers.

Alleviating poverty is still a serious problem in Indonesia and other countries. One of the causes is inequality of access of the poor to banking facilities. Increased public access to financial services has a significant impact on alleviating poverty. Increased community participation in the use of financial services is an important issue on the agenda of many countries, and often only served customers who want high income or a big company. In contrast with this opinion, Islamic Bank " X " have a program aimed at helping the poor / pre-prosperous to a better life.

This study aims to analyze the impact of financing program from Islamic Bank "X" toward the living standards of its customers. The research method used was the descriptive statistics and t-test hypothesis. The results of this research, the financing program from Islamic Bank " X " has a significant impact on the improvement of the living standards of its customers.

Keywords: islamic bank, poverty alleviation, microfinance.

Bibliography: (18) (1996 until 2013)

 

  •  

Bank Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. 

Dalam Islam, kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan kemasyarakatan, yang  faktor   penyebab dan  tolok  ukur  kadarnya dapat  berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi, karena itu Al-Qurantidak menetapkan  kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya. 

Pada  masa  pemerintahan  Islam, persoalan  kemiskinan  juga mengemuka. Tak hanya pemerintahan yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, baik melalui berbagai program maupun lembaga sosial, kaum cendekia juga meresponsnya dengan ide-ide pemecahan masalah kemiskinan. Pada masa pemerintahan khalifahUmar bin Abdul Aziz, misalnya, kedudukan lembaga sosial diperkuat. Dengan itu, kemiskinan berhasil ditekan sekaligus menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat muslim (Hasyim, 2010).

Masalah kemiskinan saat ini merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di Indonesia, perang terhadap kemiskinan telah dikumandangkan secara eksplisit sejak republik ini lahir. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara tegas telah menyebutkan bahwa salah satu tujuan pokok dari pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, tujuan ini hanya akan terwujud jika tak ada lagi penduduk negeri ini yang hidup dalam belenggu kemiskinan. 

Berdasarkan Buku Data Strategis Badan Pusat Statistik (BPS,2013), penduduk miskin tercatat sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen) di tahun 2013. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, Bank Dunia menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US$ PPP (Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli), bukan nilai tukar US$. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US$1,25 di Amerika. 

Dalam Kertas Kerja World Bank, dibuat suatu penyesuaian angka kemiskinan dunia dengan menggunakan garis kemiskinan US$1,25 PPP per orang per hari pada tahun 2005, (Chendan Ravalion, 2008). Garis kemiskinan PPP disesuaikan dari waktu ke waktu dengan angka inflasi yang menggunakan Indeks Harga Konsumen. 

Berdasarkan artikel "Harapan dan Sasaran Inklusi Keuangan", Gerai Info Edisi XV, Bank Indonesia,  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk Pembangunan Sosial, yang diselenggarakan di Kopenhagen pada bulan Maret 1995, menggaris bawahi pentingnya peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi produsen pedesaan atau kota kecil, petani tak bertanah dan masyarakat dengan penghasilan rendah atau tidak ada, dengan perhatian khusus pada perempuan yang kurang beruntung dan kelompok rentan (Purnomo, 2011). 

Akses terhadap jasa keuangan formal saat ini telah diakui sebagai salah satu faktor penting yang mendukung usaha pengentasan kemiskinan di banyak negara. Serangkaian literatur telah membuktikan bahwa peningkatan akses masyarakat akan jasa keuangan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam usaha pengentasan kemiskinan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa keuangan merupakan isu penting pada agenda kebijakan beberapa negara berkembangyang memiliki sistem perbankan dan keuangan yang belum maju dan seringkali hanya mau melayani nasabah yang berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar. Penyebaran jasa keuangan yang tidak merata ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sejumlah usaha kecil dan keluarga miskin.

Berdasarkan hasil survey pada Laporan World Bank, Improving Access to Financial Services in Indonesiatahun 2009, bank umum yang saat ini mendominasi sektor keuangan Indonesia, hanya melayani sebagian kecil keluarga di Indonesia. 

 

Gambar 1 1 : DAMPAK PROGRAM PEMBIAYAAN  BANK SYARIAH “X”  TERHADAP TARAF HIDUP NASABAH PRA SEJAHTERA

 

Gambar 1.1  Akses Terhadap Jasa Pinjaman di Indonesia, 2009

Sumber: World Bank, Improving Access to Financial Services in Indonesia, 2009

Dilihat pada gambar diatas, akses terhadap modal (kredit), hanya 17% dari total penduduk Indonesia yang meminjam dari bank, dan sekitar sepertiga lainnya meminjam dari sektor informal. Berdasarkan hal ini, sekitar 40% penduduk Indonesia termasuk ke dalam kategori financially excluded, terpinggirkan dari akses kredit. Alasan utama untuk tidak meminjam adalah karena ketidaklengkapan dokumen; yang mengindikasikan ketidaktersediaannya jaminan sebagai masalah kedua.

Secara keseluruhan, berbagai temuan diatas menggarisbawahi pentingnya pengembangan aset dan kewajiban (deposito dan kredit) berbagai institusi jasa keuangan, yang secara bersamaan diikuti dengan usaha untuk meningkatkan tingkat penghasilan pemilik simpanan/deposito melalui berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Hal tersebut juga menunjukkan tantangan utama yang dihadapi oleh sistem keuangan formal di Indonesia, terutama bank, adalah di dalam pengembangan basis nasabah yang signifikan, guna menjangkau porsi penduduk yang lebih luas. Mereka yang masuk ke dalam kategori tidak memiliki tabungan maupun pinjaman merupakan populasi yang berasal dari kalangan miskin tidak memiliki pendidikan yang layak dan tinggal di pedesaan. 

Rendahnya akses layanan finansial ini selain disebabkan oleh terbatasnya tingkat penetrasi perbankan, juga karena terbatasnya edukasi, terbatasnya akses terhadap transaksi pembayaran, terbatasnya akses tabungan, terbatasnya akses kredit, dan terbatasnya akses ke pelayanan asuransi. Hal ini disebabkan juga oleh masyarakat miskin tidak memiliki jaminan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh perbankan untuk memperoleh pinjaman dan kurangnya minat pemilik lembaga keuangan untuk menggarap bisnis di sektor ini.

Pengusaha terbelenggu oleh logika mereka sendiri dengan hanya menganggap kelas menengah dan atas pada piramida konsumen sebagai target yang mereka bidik, motif mencari keuntungan tidak sejalan dengan niat luhur untuk mengentaskan masyarakat miskin penghuni dasar piramida penduduk.

Prof. C.K. Prahaladdalam bukunya The Fortune at The Bottom of The Pyramid, Eradicating Poverty Through?Profit,?mengemukakan pemikiran alternatif bahwa konsumen yang termasuk dalam golongan /bottom of the pyramid/ (BOP) merupakan potensi pasar yang sangat besar dan dalam jangka panjang akan memegang posisi kunci bagi pertumbuhan ekonomi mendatang. Dengan cara pandang baru, kita dapat memahami karakteristik mereka dan mencari pendekatan yang efektif untuk melayani mereka.

Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengembangkan inklusi keuangan ini, perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya, mengingat tujuan ini sesuai dengan misi perbankan syariah yaitu mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah. 

2.  PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara teoritis, lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya dapat melayani atau mempunyai keberpihakan yang besar terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini sesuai juga dengan tujuan pemerintah dan Bank Indonesia, untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui program inklusi keuangan. Namun, sejumlah penelitian di lapangan, khususnya di Indonesia, justru menunjukkan tidak ada atau rendahnya akses masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas perbankan baik bank konvensional maupun Bank syariah.

Menjawab realita yang ada di Indonesia saat ini, dan sesuai dengan misi dan visi perusahaan, saat ini salah satu Bank Syariah yang berada di Indonesia membuat program pembiayaan dan tabungan yang mempunyai target market khusus masyarakat pra sejahtera. Program ini dijalankan dengan inspirasi dari Grameen Bankdi Bangladesh yang didirikan oleh Profesor Muhammad Yunus pada tahun 1976. 

Sesuai dengan konsep teori berfikir yang baru dari Prahaladini, tahun 1976, Profesor Muhammad Yunus meluncurkan sebuah proyek penelitian untuk meneliti kemungkinan merancang sebuah sistem kredit untuk menyediakan layanan perbankan yang ditargetkan pada pedesaan miskin yang juga merupakan asal-usul dari Grameen Bank. Dengan konsep Grameen Bank-nya, Yunus mengembangkan konsep kredit mikro yaitu memberi pinjaman skala kecil tanpa agunan untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Untuk menjamin pembayaran utang, Grameen Bankmenggunakan sistem kelompok ”solidaritas”. Kelompok-kelompok itu mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat berkembang bersama-sama.

3.  TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian  ini adalalah untuk meneliti dan menganalisa apakah program  pembiayaan Bank Syariah “X” ini mampu meningkatkan taraf hidup nasabah pra sejahtera dan juga akan mengukur dan menganalisa sejauh mana program ini mampu meningkatkan taraf hidup nasabahnya.

 

Catatan: untuk versi lengkapnya dapat diunduh disini : DAMPAK_PROGRAM_PEMBIAYAAN_BANK_SYARIAH_X_TERHADAP_TARAF_HIDUP_NASABAH_PRA_SEJAHTERA

Comments

Leave a reply